Presiden Filipina menggeramkan China dengan undang-undang baru untuk menetapkan batas wilayah Laut China Selatan
Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, telah memicu kemarahan China dengan pengesahan undang-undang baru yang bertujuan untuk menetapkan batas wilayah Laut China Selatan. Undang-undang tersebut, yang disahkan oleh Kongres Filipina, mengklaim sejumlah wilayah di Laut China Selatan yang selama ini menjadi sumber ketegangan antara Filipina dan China.
China telah lama mengklaim sebagian besar Laut China Selatan, meskipun klaim tersebut juga dipersengketakan oleh sejumlah negara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Sementara itu, Amerika Serikat juga telah menunjukkan dukungannya terhadap klaim-klaim yang dilakukan oleh negara-negara Asia Tenggara tersebut.
Dengan pengesahan undang-undang ini, Duterte telah menunjukkan bahwa Filipina tidak akan tinggal diam dalam menghadapi klaim-klaim yang dilakukan oleh China di Laut China Selatan. Meskipun China telah menyatakan keberatannya terhadap langkah ini, Duterte tetap kukuh dalam pendiriannya untuk melindungi kedaulatan Filipina di wilayah tersebut.
Sejumlah pihak mengkritik langkah Duterte ini sebagai provokatif dan berpotensi memicu konflik dengan China. Namun, Duterte tetap yakin bahwa langkah ini adalah langkah yang tepat untuk melindungi kepentingan nasional Filipina di Laut China Selatan.
Dampak dari pengesahan undang-undang ini masih akan terus dipantau oleh kedua belah pihak. Namun, yang pasti adalah bahwa ketegangan antara Filipina dan China di Laut China Selatan semakin meningkat dengan adanya langkah-langkah baru yang diambil oleh pemerintah Filipina. Semoga kedua negara dapat menyelesaikan sengketa ini dengan damai dan menghindari konflik yang lebih besar di masa depan.
