Malaysia telah mengeluarkan protes terhadap undang-undang maritim baru Filipina yang dikatakan melanggar wilayahnya. Pada bulan Agustus, Filipina mengesahkan dua undang-undang yang memperluas yurisdiksi maritimnya di Laut China Selatan dan Laut Sulu.
Malaysia menyatakan bahwa undang-undang tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas wilayahnya. Mereka mengklaim bahwa Filipina tidak memiliki hak untuk memperluas yurisdiksinya ke wilayah yang mereka klaim sebagai milik Malaysia.
Protes Malaysia telah menimbulkan ketegangan antara kedua negara tetangga tersebut. Pemerintah Malaysia telah menuntut Filipina untuk mencabut undang-undang tersebut dan menghormati kedaulatan wilayah Malaysia.
Ketegangan antara Malaysia dan Filipina telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena perselisihan teritorial di Laut China Selatan dan Laut Sulu. Kedua negara telah lama berselisih mengenai klaim wilayah di perairan tersebut.
Filipina telah menegaskan bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi sumber daya alam negaranya dan melindungi perairan mereka dari kegiatan ilegal seperti perikanan ilegal dan pencurian sumber daya alam.
Meskipun demikian, Malaysia tetap bersikukuh bahwa undang-undang tersebut melanggar wilayahnya dan akan terus melakukan protes hingga Filipina mencabut undang-undang tersebut.
Kedua negara diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan mereka melalui dialog dan negosiasi yang saling menghormati kedaulatan dan integritas wilayah masing-masing. Semoga ketegangan antara Malaysia dan Filipina dapat diselesaikan dengan damai dan kedua negara dapat menjaga hubungan yang baik di masa depan.
