Kebijakan Luar Negeri Indonesia Menjadi Transaksional di Bawah Presiden Jokowi
Kebijakan luar negeri Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi. Selama ini, Indonesia dikenal dengan kebijakan luar negerinya yang mengutamakan prinsip-prinsip moral dan idealisme, seperti non-blok, anti-intervensi, dan perdamaian dunia. Namun, di bawah kepemimpinan Jokowi, kebijakan luar negeri Indonesia mulai mengalami pergeseran menjadi lebih transaksional.
Pergeseran kebijakan luar negeri ini dapat dilihat dari beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah Jokowi dalam hubungan dengan negara-negara lain. Salah satu contohnya adalah kebijakan terkait investasi asing di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia mulai lebih terbuka terhadap investasi asing, baik dalam bentuk modal maupun teknologi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kesepakatan investasi yang ditandatangani dengan negara-negara seperti China, Jepang, dan Amerika Serikat.
Selain itu, kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Jokowi juga terlihat dalam hubungannya dengan negara-negara tetangga. Misalnya, hubungan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura menjadi lebih pragmatis dan transaksional, terutama dalam hal perdagangan dan investasi. Di samping itu, Indonesia juga semakin aktif dalam berbagai kerja sama ekonomi regional, seperti ASEAN dan RCEP.
Pergeseran kebijakan luar negeri Indonesia menjadi lebih transaksional di bawah kepemimpinan Jokowi juga terlihat dalam hubungannya dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China. Meskipun Indonesia tetap menjaga hubungan yang baik dengan kedua negara tersebut, namun kebijakan luar negeri Indonesia semakin pragmatis dalam mengambil keputusan yang menguntungkan bagi kepentingan nasional.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Presiden Jokowi telah mengalami pergeseran menjadi lebih transaksional. Meskipun Indonesia tetap memegang prinsip-prinsip moral dan idealisme dalam hubungannya dengan negara-negara lain, namun kepentingan nasional menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri. Semoga kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi dapat memberikan manfaat yang besar bagi bangsa dan negara.
