Pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa pusat data negara telah diserang oleh serangan cyber, namun mereka menolak untuk membayar tebusan sebesar $8 juta yang diminta oleh para penyerang.
Serangan cyber ini dilaporkan telah terjadi pada hari Rabu, dan telah menyebabkan kerusakan pada sistem komputer di pusat data pemerintah. Meskipun data penting telah terpengaruh, pemerintah Indonesia bersikeras bahwa mereka tidak akan membayar tebusan yang diminta oleh para penyerang.
Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia, Johnny G. Plate, pihak berwenang sedang bekerja keras untuk memulihkan sistem komputer yang terkena dampak serangan cyber tersebut. Dia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan imbalan kepada para penyerang.
Keputusan ini diambil karena pemerintah Indonesia tidak ingin memberikan dorongan kepada para penjahat cyber untuk melakukan serangan serupa di masa depan. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menekankan pentingnya keamanan cyber dan perlindungan data sensitif negara.
Meskipun serangan ini telah menyebabkan kerugian yang signifikan bagi pemerintah Indonesia, mereka tetap teguh dalam penolakan mereka untuk membayar tebusan. Mereka yakin bahwa dengan kerja sama antara pihak berwenang dan dukungan masyarakat, mereka dapat mengatasi serangan cyber ini dan mencegah serangan serupa di masa depan.
Dengan keputusan ini, pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa mereka tidak akan mundur dalam menghadapi ancaman cyber, dan mereka siap untuk melindungi keamanan data negara dengan segala cara yang diperlukan. Semoga langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia ini dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam menghadapi serangan cyber yang semakin kompleks dan merugikan.